Anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar menilai setahun pemerintahan Jokowi lebih banyak mengagendakan program-program besar pembangunan infrastruktur yang prestisius, termasuk proyek pembangunan kereta cepat Jakarta – Bandung. Akan tetapi, program prestisius tersebut lebih dekat pada proyek pencitraan.
“Pemerintahan Jokowi seakan menjelaskan bahwa proyek ini proyek pencitraan. Kita melihat bahwa apakah proyek ini bisa menjadi realita, bisa selesai pada tahun yang diperkirakan. Ini sesungguhnya menjadi pertanyaan oleh masyarakat,” terang Nasril saat dihubungi, Senin (1/2).
“Jadi ini (kereta cepat) proyek prestisius yang sesungguhnya sulit dalam alam pikiran kita dapat atau bisa terealisasi dalam kondisi keuangan negara kita yang sangat sulit,” sambungnya.
Menurut anggota Fraksi PAN itu, proyek-proyek prestisius selain kereta cepat adalah target proyek listrik 35 ribu megawatt yang juga menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Bahkan, antar satu menteri dengan kementerian lainnya. Berikut proyek tol Sumatera.
“Hampir semua, kami memperkirakan proyek-proyek ini akan terjadi mangkrak. Kita timbul pemikiran, kenapa tidak dialihkan ke proyek lain yang lebih urgen untuk kepentingan masyarakat kecil,” kata dia.
“Seperti jalan, jembatan, anak-anak yang sekolah naik perahu, naik pohon dan pegangan tali untuk seberang jembatan. Mereka yang harus jalan kaki karena angkutan umum tidak bisa masuk, kenapa itu tidak didahulukan kesitu,” tambah Nasril.
Pembangunan infrastruktur, lanjutnya, seharusnya dirancang dalam skala prioritas. Dicari mana yang sekiranya mendesak dibutuhkan masyarakat dan mana yang tidak mendesak. Dan, dalam kacamatanya proyek kereta cepat tidak masuk dalam skala prioritas dimaksud.
“Posisi hari ini, dilihat apakah ini (kereta cepat) pantas menjadi proyek prioritas. Dilihat dari sudut pandang mana kita melihatnya. Kalau untuk menggerakkan ekonomi, saya katakan ini bukan prioritas,” pungkasnya.
sumber: aktual.com
loading...
loading...