BERBAGAI upaya dilakukan komunitas Komunitas LGBT untuk melakukan pendekatan dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak tentang pendidikan gender, namun selalu menemui jalan buntu.
Hal itu dikatakan aktivis pendukung LGBT, Ririn Sefsani dari Komunitas Bumi Kecil usai jumpa pers di Kantor YLBHI Jakarta, Rabu (27/1).
“Masyarakat kita tidak paham soal seks, gender, dan orientasi seksual. Dalam konteks pendidikan, ada kekosongan, terutama hak sebagai warga negara. Banyak kasus kekerasan terhadap anak, pelecehan seksual, dan perkosaan yang dilakukan justru oleh lingkungannya sendiri. Sementara sang anak tidak bisa membela,” ujarnya.
Menurut Ririn, menjadi hak LGBT untuk mencintai siapapun, termasuk dalam hal orientasi seksual. “Bicara LGBT, kita tidak usah ngomong soal agama, itu debat yang tidak akan selesai. Bahkan, pemuka agama seperti Paus tidak bisa melarang nikah sejenis, juga tidak bisa mensahkan nikah sejenis.”
Tapi dalam konteks hak asasi, kata dia, siapapun tidak boleh melarang. “Celakanya, negara tidak menempatkan dirinya untuk melindungi warga negaranya berdasarkan konstitusi,” ujar Ririn yang giat membela kaum LGBT.
Ririn protes dengan pihak yang mendatangi LGBT yang dinilai pendosa, perusak lingkungan dan harus tobat. Aktivis perempuan ini juga mengecam pejabat negara, seperti Anies Baswedan dan M. Nasir, yang dianggap tidak mampu menerjemahkan revolusi mental.
“Revolusi Mental dipahami sebagai bangsa yang memiliki daya saing, memiliki semangat gotong-royong, etis dan berintegritas. Semangat gotong royong ini lahir dari spirit pluralis dan kebhinekaan. Ada kecenderungan kabinet Jokowi berebut menjadi media darling, mengeluarkan statemen tanpa dipikirkan, tapi melanggar hak-hak lain, konstutusi,” ungkap Ririn.
sumber; Islampos.com
loading...
loading...